Pages - Menu

Selasa, 24 Juli 2012

PROFIL KCU BANDUNG



PT Taspen (Persero) KCU Bandung meliputi 6 wilayah kerja dengan 187.372 peserta aktif dan 131.130 peserta pensiun. KCU Bandung memberi komitmen untuk melayani para peserta dengan sebaik-baiknya, mulai dari pintu masuk hingga seluruh proses selesai.






Kamis, 19 Juli 2012

PROFIL PT TASPEN

Profil

PT Taspen (persero) adalah BUMN  yang di tugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan asuransi sosial dan pembayaran pensiun pegawai negri sipil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai negri / peserta dan keluarganya.
PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Bandung berkedudukan di Jl. PH.H Mustofa no.78 Bandung, 40124 Tlp. (022) 7206545 Fax (022) 7206482. Cakupan kerja KCU Bandung adalah wilayah kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang.

Selain beroperasional sebagai Kantor Cabang yang melayani peserta, KCU Bandung juga bertindak sebagai Koordinator atas Kantor-Kantor Cabang di Wilayah Jawa Barat, yaitu:
  • Kantor Cabang Bogor
  • Kantor Cabang Cirebon
  • Kantor Cabang Tasikmalaya
Produk yang dikelola oleh KCU Bandung adalah Program Pembayaran Pensiun dan Program Tabungan Hari Tua (THT) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk didalamnya Asuransi Kematian serta program THT dan Multi Guna Sejahtera untuk BUMN.
Misi Khusus
Misi Khusus KCU Bandung adalah:
Memberikan pelayanan yang melebihi harapan peserta.

Rabu, 18 Juli 2012

SEJARAH TASPEN

SEKILAS BERDIRINYA TASPEN
 
PT. DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau yang lebih dikenal oleh masyarakat peserta yaitu PT. TASPEN (PERSERO) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang mendapat kepercayaan dari Pemerintah untuk mengelola Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk Dana Pensiun dan Dana Tabungan Hari Tua (THT ).
PT. TASPEN (PERSERO) didirikan berdasarkan hasil konferensi di Jakarta pada tanggal 25 – 26 Juli 1960 yang diikuti oleh seluruh kepala urusan kepegawaian dari seluruh Departemen yang ada di Indonesia.
Dalam konferensi tersebut, para peserta menyadari bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai Unsur Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat dipandang penting dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan guna tercapainya Pembangunan Nasional. Oleh karenanya ketenangan dalam bekerja merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam konferensi telah membahas konsep perlunya dibentuk suatu badan yang dapat memberikan jaminan sosial bagi PNS beserta keluarganya. Sebagai hasil dari konferensi tersebut telah dituangkan kedalam Keputusan Menteri Pertama RI No.380/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960, yang antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi pegawai negeri dan keluarganya disaat mengakhiri pengabdiannya kepada negara. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi Pegawai Negeri dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1963 pada tanggal 17 April 1963 dibentuklah Badan yang diberi nama Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau PN. TASPEN yang memiliki kantor di Jl. Merdeka No. 64 Bandung.
Dalam perjalanannya, PN TASPEN mengalami peningkatan kinerja yang sangat baik, karenanya dipandang perlu oleh Pemerintah untuk dilakukan penyesuaian bentuk Badan Hukum, sehingga pada tanggal 18 Nopember 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 749/MK/IV/11/1970 PN TASPEN berubah menjadi PERUM TASPEN. Dan terakhir mengingat fungsi dan tugas TASPEN yang semakin strategis untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional khususnya dunia perasuransian dan perekonomian nasional, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No.: 26/1981 tanggal 30 Juli 1981 PERUM TASPEN berubah status Badan Hukum menjadi PT. TASPEN (PERSERO) yang Kantor Pusatnya beralamat di Jl. Letjend. Soeprapto, Cempaka Putih Jakarta Pusat.
Sesuai Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS maka lingkup usaha PT TASPEN terdiri dari Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiu. Program THT telah dilaksanakan sejak pendirian TASPEN. Sedangkan untuk program Pembayaran Pensiun PNS yang semula diselenggarakan oleh Ditjen Anggaran telah dialihkan kepada PT. TASPEN (PERSERO) secara bertahap sejak tahun 1987. Penyelenggaraan pembayaran Program Pensiun secara nasional dilakukan sejak tahun 1990.

VISI DAN MISI

                                          
Visi
MENJADI PENGELOLA DANA PENSIUN DAN TABUNGAN HARI TUA SERTA JAMINAN SOSIAL LAINNYA YANG TERPERCAYA.
Misi
MEWUJUDKAN MANFAAT DAN PELAYANAN YANG SEMAKIN BAIK BAGI PESERTA DAN STAKEHOLDER LAINNYA SECARA PROFESIONAL DAN AKUNTABEL, BERLANDASKAN INTEGRITAS DAN ETIKA YANG TINGGI.



 

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI


Susunan Dewan Komisaris dan Direksi



Komisaris Utama : Dr. Machfud Sidik, MSc
Meraih gelar Doktor dalam Ilmu Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1998, Machfud Sidik adalah seorang pejabat karir di Departemen Keuangan. Beberapa Jabatan penting yang pernah diembannya adalah Diretur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan...Lebih Lengkapnya
Komisaris : Dr. Edeng Halim Abdurrahman
Lahir di Karawang pada tahun 1945, Edeng Halim Abdurrahman meniti karirnya dari bawah di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia , sebagai seorang staf di Lembaga Demografi sejak tahun 1970. Pada tahun 1972 Ia berkesempatan mengikuti...Lebih Lengkapnya
Komisaris : Dr. Karsono Surjowibowo
Menamatkan pendidikannya di Fakulatas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1970, pria kelahiran Wonosobo tahun 1942. Karsono Surjowibowo meniti karirnya dari bawah di Departemen Keuangan. Beberapa jabatan penting yang pernah di pegangnya antara...Lebih Lengkapnya
Komisaris : Achmad Rochjadi
Lahir di Bandung pada tahun 1952, Achmad Rochjadi menyelesaikan pendidikan S-1 nya pada tahun 1980 di Jakarta, pada tahun 1986 Acmad Rochjadi menyelesaikan program S-2 nya di University of Illionis at Urbana Champaign, USA. Kemudian pada ... Lebih Lengkapnya




Direktur Utama : Agus Haryanto
Agus Haryanto menamatkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1982. Selanjutnya pada tahun 1987 ia memperoleh beasiswa pendidikan di Universitas Colorado, USA. Gelar Master of Arts in Economics dan Doctor of Philosophy (PhD) in Economis diraihnya masing-masing pada tahun 1986 dan 1991...Lebih Lengkapnya
Direktur Operasi : Riskintono, SE. MBA
...............Lebih Lengkapnya
Direktur Keuangan : Benedicta Maria Tri Lestari
............Lebih Lengkapnya
Direktur SDM : Karsidi
Lahir pada 10 April 1954, Karsidi menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Sosial Politik/Administrasi Negara di Universitas Sam Ratulangi, Manado pada tahun 1981. ...Lebih Lengkapnya
Direktur Investasi : Taufik Hidayat
Taufik Hidayat menamatkan pendidikan terakhirnya di The University of Queensland, Australia pada tahun 1990 dengan meraih gelar master dalam bidang ekonomi. ...Lebih Lengkapnya

PROGAM TASPEN

PROGRAM PT. TASPEN 

PROGRAM YANG DIKELOLA :

  • PROGRAM TABUNGAN HARI TUA (THT)

    • Program Tabungan Hari Tua
    Merupakan suatu program Asuransi Sosial yang terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun dan ditambahkan dengan Asuransi Kematian (Askem).

    TATA CARA PENGAJUAN KLIM THT

    SPP KLIM PROGRAM THT
    PESERTA
    • PNS ( tidak termasuk PNS dilingkungan Departemen Hankam)
    • Pejabat Negara
    • Pegawai BUMN / BUMD yang terdaftar.
    Masa Kepersetaan
    • Sejak diangkat sebagai calon pegawai/pegawai tetap/pejabat Negara.
    • Bagi PNS yang diangkat sebelum 1 Juli 1961 dihitung sejak 1 juli 1961.
    • Bagi PNS daerah Propinsi Irian Jaya yang diangkat sebelum 1 Januari 1971 , dihitung sejak Januari 1971.
    • Bagi Eks PNS Propinsi Timor Timur yang diangkat sebelum 1 April 1979, dihitung sejak April 1979.
    • Bagi pegawai BUMN/BUMD/BHMN sesuai dengan perjanjian kerja sama masing-masing.
    Kewajiban Peserta
    • Membayar iuran 3,25% dari penghasilan sebulan (Gaji pokok + tunjangan anak) setiap bulan berdasarkan Kepres No.8 tahun 1977.
    • Memberi keterangan data diri pribadi dan keluarganya.
    • Melaporkan perubahan data penghasilan, kenaikan pangkat/golongan dan perubahan gaji pokok. 
    TATA CARA PENGAJUAN KLIM THT
    1) Peserta Berhenti karena Pensiun atau bukan karena Pensiun dan bukan karena Meninggal Dunia. (AKT. 1)
    " Formulir SP4 A (bagi pegawai negeri atau pejabat negara) atau formulir AKT1(bagi pegawai BUMN) yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan Kepala Urusan Kepegawaian.
    " Foto Copy Surat Keputusan Pemberhentian yang disahkan oleh kepala instansi peserta dan aslinya atau tembusannya.
    " Foto Copy Surat Keterangan Penghentian (SKPP) Gaji yang dibuat oleh Bendaharawan gaji dan disahkan oleh kepala Instansi peserta dan aslinya.
    " Foto copy surat Keputusan Pengangkatan 1/Kartu Pegawai yang disahkan oleh kepala Instansi peserta dan aslinya.
    " Kartu Peserta Taspen (KPT)
    " Foto copy Kartu Identitas Diri pemohon yang masih berlaku.
    " Dalam hal peserta berhenti kemudian meninggal dunia dan belum sempat mengajukan SPP Klim, maka ahli warisnya agar melengkapi sebagai berikut :
    (1) Istri/ suami : Foto copy Surat Nikah dan aslinya.
    (2) Anak yang belum dewasa (sebelum 18 tahun ): Surat Penunjukan Wali anak bersangkutan dari Pengadilan Negeri / Agama.
    (3) Anak yang sudah dewasa atau orang tua kandung : Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/ Kepala Desa, khusus BUMN dapat dengan surat Keterangan dari Instansi.
    (4) Orang tua angkat atau saudara : Surat Penunjukan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri /Agama.
    2) Peserta Berhenti karena Meninggal Dunia (AKT 2)
    " Formulir AKT 2 yang telah diisi dan ditandatangani oleh ahli waris dan Kepala Urusan Kepegawaian.
    " Formulir AKT 3 yang telah diisi dan ditandatangani oleh Kepala Instansi peserta dan Lurah/Kepala Desa
    " Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia yang disahkan oleh Kepala Desa, Lurah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan aslinya.
    " Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh Bendaharawan Gaji dan disahkan oleh Kepala Instansi Peserta.
    " Foto copy Surat Keputusan pengangkatan pertama/Kartu Pegawai yang disahkan oleh Kepala Instansi peserta dan aslinya.
    " Kartu Peserta Taspen (KPT).
    " Foto copy Kartu Identitas Diri ahli waris yang masih berlaku dan aslinya.
    " Bagi ahli waris adalah :
    (1) Istri /suami : Foto copy Surat Nikah dan aslinya.
    (2) Anak yang belum dewasa (sebelum 18 tahun): Surat Penunjukan Wali anak bersangkutan dari Pengadilan Negeri/Agama.
    (3) Anak yang sudah dewasa atau orang tua kandung : Surat Keterangan dari Instansi.
    (4) Orang Tua Angkat atau saudara : Surat Penunjukan Ahli waris dari Pengadilan Negeri/Agama.
    3) Istri/ Suami Peserta Meninggal Dunia (AKT 4)
    " Formulir AKT 4 yang telah diisi dan ditandatangani oleh peserta dan Kepala Urusan Kepegawaian .
    " Foto copy Surat Meninggal Dunia yang disahkan oleh Kepala Desa, Lurah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan aslinya.
    " Foto copy Surat Nikah dan aslinya.
    " Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh Bendaharawan Gajidan disahkan oleh Kepala Instansi Peserta.
    " Foto copy Kartu Identitas Diri peserta yang masih berlaku dan aslinya.
    4). Penerima Manfaat THT Meninggal Dunia (AKT 5)
    " Formulir AKT 5 yang telah diisi dan ditandatangani oleh ahli waris dan Kepala Desa/Lurah.
    " Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia yang disahkan oleh Kepala Desa , Lurah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan aslinya.
    " Foto copy Kartu Identitas Diri penerima manfaat yang masih berlaku dan aslinya.
    " Foto copy Surat Keputusan Pemberhentian.
    " Bagi Ahli Waris adalah :
    1) Istri/ suami : Foto copy Surat Nikah dan aslinya.
    2) Anak yang belum dewasa (sebelum 18 tahun): Surat Penunjukan Wali anak bersangkutan dari Pengadilan Negeri/ Agama.
    3) Anak yang sudah dewasa atau orang tua kandung: Surat Keterangan dari Lurah/ Kepela Desa, khusus peserta BUMN dapat dengan Surat Keterangan dari Instansi.
    4) Orang tua angkat atau saudara : Surat Penunjukan ahli waris dari Pengadilan Negeri/Agama.
    5). Anak Peserta Meninggal Dunia (AKT 4)
    " Formulir AKT 4 yang telah diisi dan ditandatangani oleh peserta dan Kepala Urusan Kepegawaian.
    " Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia yang disahkan oleh Kepala Desa, Lurah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan aslinya.
    " Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh Bendaharawan Gaji dan disahkan oleh Kepala Instansi Peserta.
    " Foto copy Kartu Identitas Diri peserta yang masih berlaku dan aslinya.
    6). Istri/ Suami Penerima Manfaat THT Meninggal Dunia (AKT 5)
    " Formulir AKT 5 yang telah diisi dan ditandatangani oleh penerima manfaat dan Kepala Desa atau Lurah.
    " Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia yang disahkan oleh Kepala Desa, Lurah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan aslinya.
    " Foto copy Surat Nikah dan alinya.
    " Foto copy kartu Identitas Diri penerima manfaaat yang masih berlaku dan aslinya.
    " Bagi ahli waris :
    1) Anak yang belum dewasa (sebelum 18 tahun): Surat Penunjukan Wali anak bersangkutan dari pengadilan Negeri/Agama.
    2) Anak yang sudah dewasa atau orang tua kandung: Surat Kuasa Ahli waris dari Lurah/Kepala Desa.
    3) Orang tua angkat atau saudara: Surat penunjukan Ahli waris dari pengadilan Negeri/Agama.
    7) Anak Penerima Manfaat THT (Pensiunan) Meninggal Dunia (AKT 5)
    " Formulir AKT 5 yang telah diisi dan ditandatangani oleh penerima manfaat dan Kepala Desa atau Lurah.
    " Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia yang disahkan oleh Kepala Desa, Lurah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan aslinya.
    " Foto copy Kartu Identitas Diri penerima manfaat yang masih berlaku dan aslinya.
    " Bagi ahli waris adalah :
    (1) Istri/ suami: Foto copy Surat Nikah dan aslinya.
    (2) Anak yang belum dewasa (sebelum 18 tahun): Surat Penunjukan Wali anak bersangkutan dari Pengadilan Negeri/Agama.
    (3) Anak yang sudah dewasa atau orang tua kandung: Surat Keterangan Ahli waris dari Lurah/Kepala Desa.
    (4) Orang tua angkat atau saudara: Surat penunjukan Ahli waris dari Pengadilan Negeri/Agama.
    8.) Permohonan Kartu Peserta Taspen (KPT) " Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai (SK Capeg)
    " Surat Kenaikan Gaji Berkala / SK Terakhir
    " Surat Pengantar dari Instansi peserta
    " Copy Daftar Gaji


    • Asuransi  Dwiguna
    Manfaat yang diberikan kepada peserta pada saat mencapai Usia Pensiun, atau kepada Ahli waris bila mengalami kejadian meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.
    • Asuransi  Kematian
    Manfaat yang dibayarkan kepada peserta ketika Peserta atau keluarganya mengalami kejadian Meninggal Dunia.
  •   PROGRAM PENSIUN

    • Pensiun adalah jaminan hari tua  dan penghargaan atas jasa-jasa pemerintahan
    • Dasar penyelengaraan program pensiun adalah Undang-Undang No.11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda.